Seputar PILGUB Kaltim

KALTIMKabar Terbaru arena pertarungan politik gubernur kaltim, menurut Ketua DPRD kaltim Herlan Agussalim DPRD Kaltim menegaskan, ada surat edaran Mendagri Mardiyanto menganjurkan bahwa Pilgub Kaltim tetap berpedoman pada UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Di mana UU tersebut menyebutkan, syarat pemenang minimal memperoleh 25 persen plus 1 dari suara sah. Putaran kedua baru dilakukan, jika tidak ada pasangan kandidat mencapai 25 persen plus 1 dari suara sah

Jika terdapat pasangan kandidat memperoleh suara tertinggi sama, lebih dari 25 persen, maka pemenang akan ditentukan berdasarkan sebaran suara kandidat bersangkutan. Selanjutnya, jika penghitungan sebaran suara kandidat itu tetap sama, baru akan dilakukan pemilihan putaran kedua.

Jika mencermati hasil penghitungan suara sementara yang dilakukan berbagai lembaga, dari 4 pasangan calon terlihat beberapa pasangan calon “bermain” di posisi antara 25 – 29 persen. Artinya, pemungutan suara yang digelar dua hari lalu bakal tidak terjadi putaran kedua.

“Jadi, jangan bicara pemilihan putaran kedua dulu. Karena ada edaran mendagri, dan tidak mungkin kita menerapkan aturan secara sepotong-sepotong,” ujar Herlan. “Surat edaran itu, ada sama kami di DPRD. Jadi KPU mesti mengikutinya,” kata Herlan di Kantor Gubernur Kaltim, kemarin.

Herlan menyatakan, KPU Pusat dalam hal ini KPUD Kaltim tidak bisa serta-merta menentukan ketentuan yang diterapkan. Tetapi, harus memperhatikan seluruh peraturan perundang-undangan yang terkait masalah itu. Dari awal pelaksanaan tahapan pilgub, KPUD menerapkan UU Nomor 32 tentu agak rancu bila dalam perjalanannya beralih ke UU yang lain.

menurut Elvyani, hal itu tidak serta merta dilaksanakan sebelum ada petunjuk secara resmi dari KPU Pusat.

“Intinya, kami masih menunggu surat dari KPU Pusat. Kalau tidak ada legalitas formalnya, tentu kami tidak berani bersikap. Dan sampai hari ini (kemarin, Red.) surat dari KPU Pusat itu belum datang, mungkin besok,” kata Elvyani.

Disebutkan, begitu surat KPU Pusat diterima, KPUD Kaltim akan langsung melakukan rapat pleno lalu mengundang pihak terkait untuk menyampaikan ketentuan yang akan dipedomani. Soal surat edaran mendagri, Elvyani mengaku, pihaknya belum menerima.

“Saya kira, ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan. Karena agenda penetapan pemenang, baru akan dilakukan 10 Juni mendatang,” jelasnya.

Ia kembali menegaskan, jika harus dilakukan putaran kedua tidak masalah bagi KPUD. Rancangan susunan tahapan pelaksanaannya telah dibuat. Hanya saja, rancangan tahapan putaran kedua itu belum bisa dibeber, karena belum diplenokan oleh KPUD. Namun, yang pasti, putaran kedua tidak serumit putaran pertama. Anggaran yang dibutuhkan diperkirakan sekira Rp 32 miliar hingga Rp 35 miliar.

Dibanding putaran pertama diperkirakan menghabiskan dana Rp 195 miliar. Untuk putaran kedua nanti, kebutuhan pembiayaan hanya berupa biaya cetak surat suara untuk 2 pasang calon, fasilitas penajaman visi misi calon dan operasional petugas KPUD.

“Kami tunggu dulu hasil penghitungan suara, setelah pasti ada putaran kedua baru kita plenokan jadwalnya,” jelasnya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: